APIKKALTIM.COM – Setiap bantuan sosial yang mengalir di Kota Bontang diharapkan tepat sasaran. Baik itu bantuan dari pemerintah kota, pusat maupun dari pihak eksternal.Anggota Komisi I Maming, mempertanyakan warga di daerah pesisir, seperti Tihi-Tihi dan Gusung apakah terakses oleh bantuan sosial. Sebab, menurutnya situasi disana rentan akan kemisikinan.
“Saya pernah melakukan kunjungan kesana dan disana itu rentan angka kemiskinan,” ujarnya saat rapat bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM), Selasa (13/4/2021).
Dirinya pun meminta kepada Dinsos untuk merinci berapa banyak masyarakat pesisir yang mendapatkan manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH).Selain itu, dirinya juga menyinggung partisipasi ketua RT dalam menentukan data warga yang berhak menerima bantuan khususnya PKH. Kelurahan pun harus turut andil dalam melakukan pengecekan ulang.
“Data yang didapat oleh kelurahan itu kan pastinya data dari RT. Jadi kelurahan harus memastikan apakah data yang diberikan RT itu sesuai kriteria. Karena kelurahan yang melakukan verifikasi data,” ucapnya.
Untuk meminimalisir terjadinya kendala selama proses input sampai penyaluran bantuan. Pihaknya akan melakukan koordinasi ke pemerintah pusat, yakni Kementrian sosial (Kemensos).
“Itu pentingnya kita bahas disini, karena nanti kami akan melakukan silatuhrahmi ke Memensos. Jika memang ada kendala-kendala yang dialami oleh Kota Bontang terkait dengan bantuan sosial dari kementrian, khusus penerima manfaat PKH. Kita bangun komunikasi, untuk memudahkan bantuan mengalir ke Bontang,” paparya.(Adv/Hasan)
