APIKKALTIM.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai Pokok-pokok Haluan Negara atau Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tak lagi relevan diterapkan sekarang. Ia menyatakan dulunya GBHN disusun berdasarkan pidato Sukarno yang ditetapkan dalam Tap MPR. Sementara di era Soeharto, GBHN dibuat melalui Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang ditetapkan oleh MPR dan menjadi GBHN. “Sekarang GBHN siapa yang buat? Kalau diliat Ketetapan MPR, (berarti) MPR yang buat. Kalau MPR yang buat apa melibatkan presiden? Ini jadi soal. Jadi MPR nyusun sendiri, presiden punya sendiri, kan jadi soal dalam implementasi,” katanya dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (20/8/2021).
Ia menambahan MPR memang dahulu didapuk sebagai lembaga tertinggi negara yang membuat GBHN kemudian presiden merupakan mandataris dari MPR. Sehingga, apabila presiden tak bisa menjalankan mandat, maka MPR bisa menggelar Sidang Istimewa. “Dan kalau dianggap tidak mampu maka presiden bisa diberhentikan oleh MPR,” tutur Hamdan. Hamdan pun menyatakan apabila PPHN dalam implementasinya tak bisa memberhentikan presiden maka sia-sia belaka sebab dahulu GBHN atau PPHN merupakan alat untuk mengontrol kinerja presiden.
“Sekarang siapa tanggung jawab? Dulu presiden, dan MPR meminta pertanggungjawaban. Ini dua hal, pertama dari aspek urgensi, kemudian kedua dari aspek substansi. Keduanya tidak masuk,” jelasnya. “Jadi ini rada aneh, jangan mengubah konstitusi parsial, tidak melihat sebagai satu sistem yang utuh, rusak negara ini jadinya,” kata Hamdan.
Saat ini MPR masih melakukan kajian atas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diharapkan rampung pada awal tahun 2022 mendatang. “Badan Pengkajian MPR RI yang terdiri dari para anggota DPR RI lintas fraksi dan kelompok DPD bersama sejumlah pihak terkait terus menyusun hasil kajian PPHN dan naskah akademiknya,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo. Setelah kajian PPHN selesai, pimpinan MPR akan menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik, kelompok DPD, dan stakeholder lainnya untuk membangun kesepahaman tentang urgensi adanya PPHN. Apabila semua pimpinan partai politik telah sepakat dan menugaskan anggotanya untuk mengajukan amendemen, maka pimpinan MPR baru akan mengurus teknis administrasi pengajuan usul amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sesuai pasal 37 UUD 1945. “Yang hanya fokus pada penambahan dua pasal. Sehingga, amandemen terbatas tidak akan mengarah kepada hal lain di luar PPHN,” kata Bamsoet. (KOMPAS.COM)
