APIKKALTIM.COM – Komisi lll DPRD Bontang mendesak segera Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, dalam hal ini Dishub Bontang untuk membangun sarana prasana dan gedung pengujian kendaraan bermotor (Uji KIR) lantaran hal itu berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi lll DPRD Bontang, Amir Tosina saat ditemui usai Rapat Dengar Pemdapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bontang, dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang, di Gedung Sekretariat Dewan (Sekwan) Jalan Moh Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Selasa, (13/4/2021).
Tak hanya itu, Politikus Gerindra itu juga menyatakan, wacana pengadaan gedung uji KIR telah lama di progreskan. Namun hingga saat ini, tidak ada realisasi dari pemerintah. “Ini tidak boleh dilirik sebelah mata. Gedung uji KIR ini sangat penting sekali,” ucapnya pada awak media.
Sebab kata dia, ada 6.600 jiwa per tahun melakukan uji KIR di Samarinda. Jika dikalkulasi dengan Rp80 ribu setiap pengurusan uji KIR tentu dapat meningkatkan PAD. “Tapi itu menjadi PAD yang dibuang keluar. Sehingga Komisi lll DPRD Bontang tekankan untuk pembangunan uji KIR itu harus ada di Bontang,” tegasnya.
Ia menambahkan, bahwa pengadaan gedung uji KIR tersebut menjadi proritas, namun dari penyampaian Bapelitbang Bontang prioritas pemerintah 10 persen untuk penanganan banjir, namun dengan adanya gedung uji KIR dapat mengdongkrak PAD Bontang.
“Sehingga ada langkah dari Bapelitbang yakni memanfaatkan cara tiga tahun pembayaran,” terangnya.
Lebih lanjut dia menyebut terkait keterbatasan anggaran pengadaan saran dan prasarana dan gedung uji KIR, pihak Komisi lll DPRD Bontang akan berencana melakukan koordinasi dengan Dishub pusat. “Rencana minggu pertama bulan Mei kami akan berkoordinasi dengan Dishub pusat agar ada bantuan ke daerah untuk pengadaan gedung uji KIR segera terealisasikan,” tandasnya.(Adv/Bayu)
