• HOME
  • BERITA HARIAN KALTIM
  • RAGAM
    • HUKUM
    • POLITIK
    • INFOGRAFIS
    • VIDEO
    • LIFESTYLE
  • ISU TERKINI
  • ADVERTORIAL
  • REGIONAL
    • KALTIM
    • BONTANG
    • KUTIM
No Result
View All Result
  • HOME
  • BERITA HARIAN KALTIM
  • RAGAM
    • HUKUM
    • POLITIK
    • INFOGRAFIS
    • VIDEO
    • LIFESTYLE
  • ISU TERKINI
  • ADVERTORIAL
  • REGIONAL
    • KALTIM
    • BONTANG
    • KUTIM
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Abdul Haris Minta Ketua RT Adil Dalam Pendataan Bantuan PKH

Redaksi Apik by Redaksi Apik
13/04/2021
in ADVERTORIAL, BONTANG
0
Abdul Haris Minta Ketua RT Adil Dalam Pendataan Bantuan PKH

Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris. (Bayu/Apikkaltim)

APIKKALTIM.COM – Komisi I DPRD Kota Bontang menerima keluhan terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang pembagiannya dianggap tidak tepat sasaran. Atas dasar itu, Komisi l DPRD Bontang mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM), Selasa (13/4/2021) di lantai 3, gedung DPRD Bontang.

Anggota komisi l, Abdul Haris meminta agar tingkatan paling bawah yakni RT harus berperan secara adil, dalam memberikan data-data warganya yang sekiranya berhak mendapat bantuan tersebut.

“Jangan sampai yang seharusnya berhak menerima, tapi tidak dapat,” katanya.

Mantan Kepala Sekolah YKPP itu menuturkan, kelurahan sebagai garda terdepan yang menangani verifikasi data-data warganya harus benar-benar valid sebelum dikirim ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yakni Dinsos-PM.

“Kami khawatirkan, yang berhak untuk dapat ternyata tidak terverifikasi. Jadi petugas itu seharusnya mendatangi warganya. Karena warga itu masih banyak yang buta dengan sistem,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos-PM Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan jika ada masyarakat yang sudah dapat, kemudian di tahap selanjutnya tidak dapat, itu disebabkan NIK yang diinput mengalami invalid.

Padahal di Kelurahan sudah memvalidasi data tersebut dengan baik. Sudah disinkronkan antara NIK yang di KTP dan yang diinput. Namun, tiba di tingkat provinsi yang berkolaborasi dengan Kemensos, berubah lagi NIK itu.

“Itu sebabnya data invalid, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi data yang digunakan sistem PKH adalah asas kepala rumah tangga. Ada rumah tangganya yang valid, dia pernah satu KK dengan yang mendapat program yang sama. Maka itu bisa juga jadi pemicu gagal menerima bantuan,” jelasnya.(Adv/Bayu)

Tags: ABDULHARISADVANGGOTAKOMISI1BANTUANPKHDPRDBONTANGHARUSADILDALAMMENDATA
Previous Post

Bantuan PKH Ditentukan Pemerintah Pusat, Rusli : Kewenangan Daerah Dikebiri

Next Post

Komisi ll DPRD Bontang Minta Pujasera Koperasi PKT Segera Dibuka

Next Post
Komisi ll DPRD Bontang Minta Pujasera Koperasi PKT Segera Dibuka

Komisi ll DPRD Bontang Minta Pujasera Koperasi PKT Segera Dibuka

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

  • Membaca Dengan Konsep Smart Reading 4.0

    Membaca Dengan Konsep Smart Reading 4.0

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Rekomendasi Buku Yang Dapat Meningkatkan Kualitas Komunikasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 5 Buku Tentang Spiritual

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • James Harden Triple-Double, Nets Tak Terhentikan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PPDB SDN 004 Bontang Utara di Penuhi Pelamar Jalur Zonasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • DeMarcus Cousin Akan Mendapat Cincin Dari Lakers

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Warga terlantar, Dissos-PM : Rumah Singgah Siap

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Irfan Minta PT Samator Gas Penuhi Hak Eks Karyawannya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Privacy

© 2021 APIKKALTIM.COM - Managed by Aydan Putra. All rights reserved.

No Result
View All Result
  • HOME
  • BERITA HARIAN KALTIM
  • RAGAM
    • HUKUM
    • POLITIK
    • INFOGRAFIS
    • VIDEO
    • LIFESTYLE
  • ISU TERKINI
  • ADVERTORIAL
  • REGIONAL
    • KALTIM
    • BONTANG
    • KUTIM

© 2021 APIKKALTIM.COM - Managed by Aydan Putra. All rights reserved.