APIKKALTIM.COM – Banjir salah satu permasalahan yang masih dihadapi Kota Bontang hingga saat ini. Terlebih pada saat musim hujan. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Agus Haris mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang agar segera dibangun di bendungan yang terletak di Desa Suka Rahmat, Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
“Makanya kami melalui komisi III DPRD Bontang ngotot agar bendungan Suka Rahmat itu bisa direalisasikan, karena banjir merupakan air kiriman dari luar Bontang,” ungkapnya saat ditemui beberapa waktu lalu.
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, menyebut selain membangun bendungan, pemerintah juga harus membangun sumur resapan. Sambil menunggu kejelasan dari pembangunan bendungan itu dan juga menormalisasi parit-parit.Bukan tanpa sebab, sumur resapan sendiri merupakan salah satu cara efektif untuk menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Untuk mencegah genangan di permukaan maupun tampungan saat musim kemarau tiba.
“Memang ada salah satu untuk bisa mengurai air yaitu buat sumur resapan kayak di depan PGS itu, kiri kanan dibuat sumur resapan, parit digali sedalam 15 meter bisa, gak ada banjir, jadi kalau naik air langsung turun,” jelasnya.
Dia pun menuturkan, sebelum air tersebut masuk ke Bontang, ditampung dulu kemudian pelan-pelan dialirkan sembari menata ulang kawasan yang akan digunakan untuk membuat sumur resapan.
“20 tahun lalu Bontang tidak banjir karena masih banyak titik-titik resapan, sekarang resapan sudah kurang. Sudah banyak bangunan,” katanya.
Saat 2019, Pemerintah pun sudah membangun sungai di Guntung dengan harapan dapat menangani permasalahan banjir yang ada.
“Sudah memperbaiki sungai di Guntung, ternyata masih banjir juga, memang sumbernya harus dikendalikan,” sambungnya.
Lebih lanjut dia mengatakan anggaran 10 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup untuk penanganan banjir. Karena ini menyangkut 3 wilayah, sehingga yang punya kewenangan adalah Pemprov. Pemkot sudah mengajukan rekomendasi rancangan terkait pengendali banjir. Namun Pemprov belum menggubris persoalan itu di 3 daerah yakni, Kutai Timur, Bontang, dan Kutai Kartanegara.
“Tetap ada penanganan banjir berdasarakan rekomendasi DPRD sebesar 10 persen hanya saja tidak bisa menyelesaikan masalah, sekarang tinggal keseriusan dan niat pemerintah lagi,” tutupnya. (Adv/Bayu)
