BONTANG – Infrastruktur yang sedang dibangun menjadi panti sosial terpadu di kawasan Tanjung Laut Indah ini masih dipertimbangkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) Kota Bontang.
Pasalnya, bangunan fisik yang menggunakan dana APBD melalui Dinas PUPR itu belum rampung 100 persen. Masih banyak hal yang harus diselesaikan dan dilengkapi.
“Memang ada rencana bangunan itu akan diserahkan ke Dissos-PM. Tapi saya minta ke kepala bidang Resos (Rehabilitasi Sosial), tolong diperiksa dulu bangunan itu apa aja yang udah dan apa aja yang belum. Dari sisi keamanan pun belum safety. Belum ada pagar dan belum rampung, begitupun sarana dan prasarananya juga belum ada, harus dilengkapi dulu,” jelas Kepala Dissos-PM, Abdu Safa Muha, ditemui Selasa (10/11/2020).
Rencananya jika aset itu akan diserahkan ke Dissos-PM, bisa dipastikan kami tidak akan menyebut bangunan itu sebagai panti. Pasalnya, panti adalah kewenangan dari provinsi, bukan daerah.
“Urusan panti itu bukan kewenangan daerah. Sayang saja asetnya akan beralih menjadi aset provinsi (jika dijadikan panti),” ujarnya.
Selain dapat menjadi aset provinsi, jika bangunan tersebut dijadikan panti, maka penghuninya pun nantinya akan berasal dari luar daerah Bontang. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kepadatan.
“Kekhawatirannya adalah aset kita itu diambil oleh provinsi, dan penghuninya banyak dari luar. Giliran tiba orang Bontang yang ingin masuk, tidak bisa karena sudah penuh tempatnya,” terangnya. Dikatakan Safa, proses yang dilalui dalam pembangunan tersebut cukup panjang, lantaran banyak hal yang harus diperhatikan agar tak menimbulkan masalah baru.
“Panjang prosesnya, tidak sembarangan. Bangunan untuk urusan sosial harus disiapkan perangkat-perangkatnya, sarananya saja dulu, ada gak listriknya ada gak minumnya, tempat tidurnya, SDM nya kayak apa, pengelolanya juga siapa, gak mudah mengurus manusia itu,” kata Safa.
Pun demikian, jika bangunan itu ingin dimanfaatkan oleh daerah, pihaknya akan meminta agar bangunan tersebut dinamakan Rumah Perlindungan Trauma Center atau bisa juga dijadikan Rumah Aman yang dikelola oleh Dinkes.
“Umpamanya daerah mau memanfaatkan, berarti namanya bisa berubah menjadi Rumah Perlindungan Trauma Center. Atau ada OPD lain yg mau memanfaatkan jadi Rumah Aman, karena kemarin sudah ditawarkan ke Dinkes, jadi orang gila yang berkeliaran bisa dikarantina disitu, karena di RS belum ada tempat karantina,” pungkasnya.
Laporan : Ratih | Editor : Agus
